ABSTRAK

Arman Kamulah, 2012519009, Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Dibawah Bimbingan Dr. Taufiqurrahman Syahuri, SH, MH (Dosen Pembimbing I) dan Dr. Dessy Sunarsi, SH, MM (Dosen Pembimbing II), Kata kunci Perbankan Syariah, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, 89 halaman.

Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi landasan yuridis formal Perbankan Syariah, khususnya dalam menangani penyelesaian sengketa Perbankan  syariah. Namun kemunculan pasal dan penjelasan 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah oleh sebagian pihak dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian pada tahun 2012, diajukan uji materi pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Perbankan Syariah terhadap pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dihapuskan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Namun terbitnya putusan tersebut menimbulkan  implikasi hukum terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah. Rumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 apakah telah memberikan kepastian hukum dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di luar kewenangan absolut Pengadilan Agama, (2) Bagaimana implikasi yang ditimbulkan pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik analisa data melalui penafsiran hukum gramatikal, penafsiran hukum sosiologis, dan penafsiran hukum historis dalam melihat kepastian hukum pasca putusan MK tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; (1) Putusan MK No.93/PUU-X/2012 menetapkan bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun disisi lain tetap mempertahankan substansi pasal 55 ayat 2, sehingga putusan tersebut tetap berdampak kepada keanekaragaman forum penyelesaian sengketa  Perbankan Syariah dengan syarat diperjanjikan dalam akad sebelumnya. Terjadi pertentangan antara  pasal  55  ayat  1  dengan  ayat  2  yang  mereduksi  kewenangan  absolut Pengadilan  Agama  terkait  dengan  UU  Peradilan  Agama.  sehingga  selama diperjanjikan  dalam  akad  maka  konsekuensi  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  melalui  jalur  litigasi  dapat  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  atau Pengadilan  Negeri.  (2)  implikasi  yang  ditimbulkan  pasca  putusan  MK  No. 93/PUU-X/2012, mengakibatkan forum penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di dalam prakteknya semakin terbuka luas, dimana para pihak tidak terpaku lagi dalam  menyelesaikan  sengketa  sesuai  penjelasan  pasal  55  ayat  2,  namun berkembang menjadi beranekragam bentuk forum penyelesaian sengketa. Saran untuk penelitian  ini  yaitu; (1) agar diperkuat  kelembagaan  forum  penyelesaian sengketa perbankan Syariah tersebut. Dan diperlukan Sumber Daya Manusia yang menguasai  bidang  perbankan  dengan  prinsip  syariah,  (2)  Perlu  Peninjauan Kembali Pasal 55 UU Perbankan Syariah dan diperlukan harmonisasi hukum agar linear, antara UU Perbankan Syariah dengan UU Peradilan Agama.

Attachments:
Download this file (Arman Kamulah_ 2012519009.pdf)Arman Kamulah_ 2012519009.pdf[ ]9 Kb