ABSTRAK


Ichwan Muhammad, 2013520013, Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2427 K/Pid.Sus/2014 Dengan Putusan MA Nomor 2117 K/Pid.Sus/2014), dibawah bimbingan Bapak Dr. Helvis, S.H., M.H (Dosen Pembimbing Utama) dan Bapak Dr. W. Marbun,S.H., M.H (Dosen Pembimbing Pembantu), 96 halaman
Kata Kunci : Disparitas, Tipikor, Pertimbangan Hakim.

Disparitas pidana terkait dengan masalah pemidanaan (sentencecing ataustraftoemaeting) menjadi persoalan hukum dan kebijakan kriminal yang dinilai oleh sejumlah kalangan dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Masalah dalam skripsi ini, mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 2427K/Pid.Sus/2014 dan Putusan No. 2117K/Pid.Sus/2014, penjatuhan sanksi pidana tambahan mengganti uang kerugian negara telah sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan cara meminimalisir disparitas pidana dalam kasus penjatuhan sanksi pidana tambahan. rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor.2427K/Pid.Sus/2014 dan Putusan MA Nomor 2117K/Pid.Sus/2014, dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan mengganti uang kerugian negara telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2) Bagaimana cara meminimalisir disparitas pidana dalam kasus penjatuhan sanksi pidana tambahan mengganti uang kerugian negara. Penelitian
ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertimbangan Hakim dalam Putusan diatas, dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan mengganti uang kerugian negara telah terjadi disparitas dengan alasan pada Putusan No.2427K/Pid.Sus/2014 menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan sedangkan Putusan No. 2117K/Pid.Sus/ 2014, menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000 , dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.300.000,00. Cara meminimalisir disparitas pidana dalam kasus penjatuhan sanksi pidana tambahan, antara lain dengan menggunakan data-data pemidanaan, tabel pemidanaan, tabel peramal, ataupun patokan pidana, Dengan berpedoman pada penetapan ini maka antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lainnya. Diperlukan suatu pedoman bagi hakim untuk menentukan jenis pemidanaan yang tepat dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga dengan pedoman tersebut, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa lain dalam mempertimbangkan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan akan terdapat keserasian.

Attachments:
Download this file (Ichwan Muhammad_2013520013.pdf)Ichwan Muhammad_2013520013.pdf[ ]8 Kb