ABSTRAK


R. Dimas Arya Damara, 2013517017, Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Identitas Pelanggan Oleh Penyelenggara Operator Telepon Seluler, Dibawah Bimbingan Dr. Dessy Sunarsi, S.H., M.M dan Dian Khoreanita Pratiwi, S.H., M.H. kunci: Perlindungan Kerahasiaan Data, Identitas, Pelanggan. Sebuah penyelenggara jasa telekomunikasi dalam penyelenggaraannya wajib melakasanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara. Kewajiban tersebut diantaranya adalah melindungi kepentingan dan keamanan negara, mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, penyelenggaraan dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan serta wajib memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kontribusi tersebut adalah kontribusi berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang
diatur oleh pemerintah dalam UndangUndang Telekomunikasi. Selain kewajiban diatas, penyelenggaran jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Kewajiban melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menjadi suatu kebutuhan mengingat apabila pengguna memerlukan catatan atau rekaman pemakaian jasa telekomunikasi, maka penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika : No.23/10/2016 Pasal 4 Permenkominfo Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Pra Bayar, Pelaksanaan Registrasi Pelanggan. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengisian registrasi pelanggan berdasarkan peraturan perundang undangan diIndonesia ? (2) Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab penyelenggara jasa operator telepon seluler atas kerahasiaan data pelanggan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 23 Tahun 2016?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah. Berdasarkan teori dan analisis kasus yang dilakukan dalam penelitian ini. (1) Maraknya penggunaan perangkat mobile dalam bidang-bidang yang penting diperlukan suatu skema pengamanan, penjagaan integritas data, dana utentikasi. Semua hal ini dapat dilakukan
dengan menggunakan tandatangan digital. Untuk keamanan pelanggan jasa telekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya sesuai peraturan undang-undang telekomunikasi Nomor : 36 tahun 1999 pasal 42 tentang pengamanan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data pelanggan dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan sesuai peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor : 23/10/2016 tentang penyimpanan identitas pelanggan jasa telekomunikasi. (2) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang digunakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi, untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan pengisian registrasi dilakukan pencatatan identitas pelanggan jasa telekomunikasi secara benar dan akurat sesuai identitas pelanggan jasa telekomunikasi, oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Saran Penulis (1) Agar sanksi hukuman terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi lebih dipertegas jadi yang sudah mengalami atau yang belum mengalami penipuan jasa telekomunikasi harus tetap waspada dan segera melaporkan kepihak jasa telekomunikasi yang bersangkutan atau pihak yang berwajib. Diharapkan penyelenggara jasa telekomunikasi bisa memberikan keamanan kerahasiaan data para pelanggan jasa telekomunikasi dengan baik. (2) Agar sanksi hukuman terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi lebih dipertegas dalam penerapan pendaftaran kartu perdana bisa mengisi identitasnya secara benar agar tidak ada lagi penipuan jasa telekomunikasi, diharapkan penyelenggara jasa telekomunikasi bertanggungjawab penuh kepada para pelanggan jasa telekomunikasinya.

Attachments:
Download this file (R. Dimas Arya Damara_2013517017.pdf)R. Dimas Arya Damara_2013517017.pdf[ ]16 Kb