ABSTRAK

Siti Hannah Farihah, 2013510010, Kepastian Hukum Perjanjian Nominee dalam Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3020 K/PDT/2014), Dibawah Bimbingan Dr.St.Laksanto Utomo, S.,H.,M.Hum dan Dr. Dessy Sunarsi, S.,H., M.,M, 116 halaman. Kata Kunci : Kepastian Hukum, WNA, Perjanjian Nominee, Hak Milik.

       Perkembangan  perekonominan Indonesia kian pesat yang disebabkan oleh turis-turis asing yang mengunjungi Indonesia hanya untuk berlibur ataupun berinvestasi di Indonesia, hal tersebut berdampak pada kebutuhan primer yang terkait dengan hak atas tanah yang digunakan untuk keperluan seperti tempat tinggal, kantor, lahan perkebunan, lahan pabrik dan lain-lain. Pasal 21 UUPA mengatur hanya WNI yang dapat memiliki Hak Milik atas tanah sehingga dalam praktik berkembang perjanjian nominee antara WNA dengan WNI setempat khususnya di Bali dan Lombok sebagai tujuan wisata dan invesasi yang sangat diminati oleh WNA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana kepastian hukum terhadap hak-hak WNA dalam perjanjian nominee atas kepemilikan tanah di Indonesia (2) bagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No.3020 K/PDT/2014 ditinjau dari hukum pertanahan di Indonesia dan hukum perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) perjanjian nominee adalah perjanjian innominat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan yang timbul di masyarakat. Perjanjian nominee tidak memiliki kepastian hukum terhadap hak-hak WNA dalam perjanjian nominee atas kepemilikan tanah karena sebagaimana bahwa WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia dan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 nomor 3 dan 4 yang merupakan syarat objektif suatu perjanjian maka perjanjian nominee peralihan hak atas tanah batal demi hukum. (2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 3020 K/PDT/2014  telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak adanya perjanjian tertulis menyebabkan kerugian yang besar bagi WNA tersebut dan penyeludupan hukum oleh WNA tersebut melanggar hukum tanah di Indonesia. Berdasarkan hasil peneliian disarankan (1) perjanjian nominee seharusnya diarahkan untuk pengunaan hak pakai atau untuk kesepakatan hak pakai atas tanah yang diperbolehkan dalam UUPA dikuasai oleh WNA (2) perlunya dilakukan sosialisasi keadilan hukum masyarakat tentang hak-hak atas tanah dalam melindungi kepentingan masyarakat untuk ha katas tanah terutama kepada WNA.

Attachments:
Download this file (Abstrak SITI HANNAH_2013510010.pdf)Abstrak SITI HANNAH_2013510010.pdf[ ]82 Kb