ABSTRAK

 AULIA FAUZAN, 2012520017, “TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN HAKIM DALAM SIDANG PEMERIKSAAN SAKSI LEBIH DARI SATU ORANG DI PENGADILAN TIPIKOR JAKARTA (Studi Kasus Perkara Nomor 285 K/Pid.Sus/2015)”, dibawah bimbingan Dr. Warasman Marbun, S.H., M.H., dan Dr. Helvis, S.H., M.Kn., dengan kata kunci Tata Cara Pemeriksaan Saksi, 69 halaman.

      Tata cara dalam pemanggilan saksi masih diperdebatkan. Terutama dalam hal apakah saksi dapat di panggil satu persatu atau secara bersamaan di dalam ruang sidang. Dalam pasal 160 ayat (1) KUHAP dan Penjelasan Pasal 167 ayat (1) KUHAP menjadi perdebatan karena dalam kenyataannya saksi dipanggil atau diperiksa secara bersamaan. Rumusan Masalah: (1)  Apakah menurut KUHAP dan Undang-Undang Tipikor didalam satu persidangan boleh diperiksa lebih dari satu saksi secara bersamaan? (2) Apa pertimbangan hakim dalam menghadirkan saksi secara bersama-sama dalam kasus Ratu Atut Chosiyah? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan Pasal 160 ayat (1) KUHAP  dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 167 ayat (1) KUHAP, saksi dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang. Bukan secara bersamaan. (2) Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015 menunjukan bahwa, Hakim tidak mengacu dan tidak melaksanakan Pasal 160 ayat (1) KUHAP  dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 167 ayat (1) KUHAP. Atas kesimpulan tersebut penulis memberikan saran yaitu: (1) Untuk memberikan suatu kepastian hukum, hakim tipikor harus menjalankan prosedurnya menurut KUHAP bukan karena pertimbangan hakim semata karena kesepakatan bersama, Pemerintah khususnya pembuat peraturan Perundang-Undangan harus memberikan definisi yang jelas mengenai pemanggilan saksi di dalam ruang sidang dalam KUHAP dan sudah saatnya diadakan revisi mengenai Pasal 160 ayat (1) KUHAP. Sehingga hakim tipikor dapat melaksanakan tugasnya sesuai menurut KUHAP. (2) Majelis Hakim dalam menafsirkan dan memutuskan suatu perkara harus mengacu kepada KUHAP.

Attachments:
Download this file (ABSRAK_AULIA FAUZAN_2012520017.pdf)ABSRAK_AULIA FAUZAN_2012520017.pdf[ ]65 Kb