ABSTRAK

Benny Andreas, 2012510004, Pertanggung Jawaban Pidana Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Melakukan Ilegal Logging (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 102 PK/Pid.Sus/2013), dibawah bimbingan Dr. Helvis S.H., M.H., Sebagai Pembimbing Utama dan Wahyu Nugroho, S.HI., M.H., Sebagai Pembimbing Pembantu 82 halaman, Kata kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Ilegal Logging.


Kasus Kejahatan Pidana Ilegal Logging yang dilakukan oleh Budi Artiful  yang tidak melengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan pada Pengadilan Negeri Pelalawan No. 200/PID.B/PN.PLW terdakwa tidak terbukt secara sah melakukan tindak Pidana, namun dalam Perkara Kasasi di Mahkamah Agung No. 2001k/Pid.Sus/2009 mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum yang diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh terdakwa dalam Perkara Nomor : 102 PK/Pid.Sus/2013. Masalah Penelitian
: (1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 102 PK/Pid.Sus/2013 yang  tidak menerapkan Tindak Pidana pada PT Tenaga Kampar? (2) Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana terhadap pertimbangan melawan hukum PT. Tenaga Kampar yang melakukan Ilegall Logging? Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum normatife yaitu penelitian kepustakaan yang sumbernya menggunakan data sekunder, di dalam penelitian normatife ini menggunakan asas menemukan hukum atas suatu perkara in concerto, dengan teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan: (1) Terdakwa telah memenuhi unsure pidana yakni membawa dan mengangkut hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sesuai Teori identifikasi hanya membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pejabat senior karena pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah pejabat senior atau dengan perkataan lain bahwa pada umumnya pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan (2) Teori perbuatan melawan hukum Menyatakan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik dan dalam teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dikenal teori Fiksi bahwa subyek tindak pidana yang dikenal hanyalah manusia. Sehingga perbuatan pidana Direktur PT. Tenaga Kampar  sebagaimana kewajibannya bertanggungjawab atas ancaman tindakan pidana yang dilakukannya, Saran penelitian ini adalah: (1) Hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman /sanksi pidana melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi ”tindakan tata tertib. (2) terhadap sanksipi dana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

Attachments:
Download this file (ABSTRAK BENNY ANDREAS_2012510004.pdf)ABSTRAK BENNY ANDREAS_2012510004.pdf[ ]154 Kb